Washington DC, 19 Februari 2026 — Di bawah sorotan lampu Donald J. Trump Institute of Peace, Presiden Prabowo Subianto menorehkan tinta emas dalam sejarah diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP), Indonesia secara resmi mengonfirmasi pengiriman 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) ke Jalur Gaza. Langkah ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan biasa, melainkan pernyataan tegas bahwa Indonesia kini telah bertransformasi menjadi arsitek perdamaian global di Timur Tengah.
Dari Retorika Menuju Arsitektur Perdamaian
Selama dekade terakhir, dukungan Indonesia terhadap Palestina sering kali tertahan pada tataran retorika diplomasi dan bantuan logistik. Namun, di awal tahun 2026 ini, paradigma tersebut bergeser secara radikal. Kesediaan mengirimkan pasukan dalam jumlah signifikan ini adalah manifestasi dari diplomasi aktif yang berpijak pada legitimasi moral dan kepentingan strategis jangka panjang.
Menteri Luar Negeri Sugiono, sehari sebelumnya di Dewan Keamanan PBB, telah memasang “pagar” diplomatik yang jelas. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan penuh Palestina. Pesan ini krusial: Indonesia hadir bukan untuk menjadi instrumen pendudukan baru, melainkan untuk memastikan bahwa rekonstruksi Gaza berjalan di atas rel Solusi Dua Negara (Two-State Solution).
Baca Juga
Tragedi Subuh: Ketika Laras Negara Menembus Jantung Rakyat Sendiri
Kursi Wakil Komandan: Prestise dan Akses Strategis
Salah satu kejutan terbesar dari pertemuan di Washington adalah penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander (Wakil Komandan) ISF. Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers III, secara eksplisit menawarkan posisi ini kepada Indonesia sebagai pengakuan atas reputasi dan track record prajurit TNI di berbagai misi PBB.
Status ini menempatkan Indonesia di level yang berbeda. Sebagai Wakil Komandan, perwira terbaik TNI akan memiliki akses langsung ke Combined Joint Operations Center (CJOC). Artinya, Indonesia tidak lagi hanya “menerima perintah”, tetapi turut menentukan arah kebijakan operasional, zonasi stabilisasi, hingga manajemen koridor kemanusiaan di medan yang sangat kompleks.
Mandat Terukur di Tengah Reruntuhan
Gaza tahun 2026 adalah wilayah yang penuh tantangan. Puluhan juta ton puing bangunan dan residu konflik menjadi latar belakang misi yang akan dihadapi TNI. Tugas utama 8.000 prajurit ini, yang rencananya akan diberangkatkan secara bertahap mulai April hingga Juni 2026, mencakup:
- Stabilisasi Keamanan: Memastikan proses demiliterisasi berjalan tanpa konfrontasi langsung dengan faksi bersenjata.
- Rekonstruksi Infrastruktur: Melibatkan korps zeni TNI untuk memulihkan akses air, listrik, dan fasilitas publik yang lumpuh.
- Edukasi dan Pelatihan: Mendukung pembentukan aparat kepolisian lokal yang profesional dan independen.
Bagi TNI, misi ini adalah kawah candradimuka untuk meningkatkan interoperabilitas dengan militer negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, dan Mesir. Ini adalah lompatan pembelajaran dalam standar komando koalisi tingkat tinggi yang jarang didapatkan dalam misi penjaga perdamaian reguler.
Mengelola Risiko dan Harapan
Meski penuh peluang, Gaza tetaplah ruang dengan ancaman asimetris yang tinggi. Kritikus dalam negeri sempat mengkhawatirkan risiko keamanan bagi prajurit kita. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa mandat ini bersifat terukur dan didukung oleh resolusi DK PBB yang kuat. Indonesia bahkan memberikan peringatan tegas: partisipasi akan dihentikan jika implementasi ISF di lapangan melenceng dari kesepakatan awal yang menghargai hak-hak rakyat Palestina.
Kesimpulan: Menuju Kepemimpinan Global
Keterlibatan Indonesia di Gaza melalui ISF dan BoP adalah bukti nyata bahwa “politik luar negeri bebas aktif” telah naik kelas. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah arena untuk memediasi konflik yang paling sulit di dunia.
Keberhasilan misi ini nantinya bukan hanya akan diukur dari stabilnya kondisi keamanan di Rafah atau Kota Gaza, melainkan sejauh mana Indonesia mampu menjaga kompas moralnya: memastikan bahwa setiap puing yang dibersihkan adalah batu bata bagi kemerdekaan penuh Palestina.