Risiko Investasi AS Tanpa Perlindungan Menurut Presiden Korsel
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-Myung, memperingatkan bahwa negaranya bisa menghadapi krisis keuangan mirip 1997 jika menuruti tuntutan investasi Amerika Serikat tanpa perlindungan yang memadai.
Dalam wawancara dengan Reuters, Lee menegaskan:
“Tanpa pertukaran mata uang, menarik 350 miliar dolar AS seperti yang diminta AS dan menginvestasikannya di AS dalam bentuk tunai akan menempatkan Korsel dalam risiko krisis serupa tahun 1997.”
Kesepakatan lisan pada Juli menyebutkan bahwa Korsel setuju menginvestasikan 350 miliar dolar AS di AS sebagai imbalan atas pemotongan tarif impor barang-barang Korsel.
Cadangan Mata Uang Korsel dan Upaya Pertukaran
Cadangan mata uang asing Korsel tercatat 416,29 miliar dolar AS pada akhir Agustus. Pemerintah Seoul mengusulkan pertukaran mata uang asing dengan Washington untuk mencegah risiko likuiditas akibat transfer besar-besaran ke AS.
Insiden Penggerebekan ICE dan Dampak Krisis
Presiden Lee juga menyoroti penggerebekan imigrasi AS di pabrik baterai kendaraan listrik milik joint venture Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution pada 4 September.
- Sebanyak 475 orang ditangkap, termasuk 316 pekerja Korsel yang ditahan di Folkston, Georgia.
- Lee menegaskan bahwa tindakan kasar terhadap pekerja menimbulkan kekhawatiran perusahaan domestik untuk berinvestasi di AS.
Meskipun AS meminta maaf, Lee menekankan perlunya langkah-langkah yang masuk akal untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
“Kami sedang mengusahakan solusi yang wajar dan adil terkait hal ini,” jelas Lee.
Implikasi
Langkah Lee Jae-Myung menunjukkan kewaspadaan Korea Selatan terhadap tekanan investasi asing. Pemerintah Korsel menegaskan bahwa setiap investasi besar harus disertai perlindungan ekonomi, agar tidak membahayakan stabilitas keuangan negara.
Kasus penggerebekan ICE menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap pekerja dan kepastian hukum untuk investor. Sementara itu, kesepakatan dengan AS tetap harus diikuti dengan mekanisme proteksi yang jelas, demi mencegah risiko krisis finansial seperti yang terjadi pada 1997.
Dengan kata lain, Korea Selatan menekankan keseimbangan antara peluang investasi dan keamanan ekonomi nasional, menjadi sorotan penting bagi dunia internasional dan pelaku bisnis global.
