WASHINGTON D.C. – Ketegangan transatlantik mencapai titik didih baru pada awal tahun 2026. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan kebijakan radikal dengan mengenakan pajak impor sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa mulai 1 Februari 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk hukuman atas penolakan negara-negara tersebut terhadap upaya AS untuk membeli atau menguasai Greenland.
Kedelapan negara yang menjadi sasaran empuk kebijakan ini adalah Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia. Tak berhenti di situ, Trump menebar ancaman bahwa tarif tersebut akan melonjak drastis menjadi 25 persen pada 1 Juni 2026 jika kesepakatan mengenai pengalihan kekuasaan atas wilayah otonom Denmark tersebut tidak kunjung tercapai.
Alasan Keamanan Nasional: Proyek “Golden Dome”
Dalam serangkaian unggahan di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa Greenland bukan sekadar wilayah luas yang tertutup es, melainkan kepingan vital bagi pertahanan masa depan Amerika Serikat. Ia berargumen bahwa lokasi geografis Greenland sangat krusial untuk penempatan sistem pertahanan rudal terbaru yang ia sebut sebagai “Golden Dome“.
“Sistem yang sangat canggih dan kompleks ini hanya dapat bekerja dengan efisiensi maksimal jika tanah ini (Greenland) termasuk di dalamnya,” tulis Trump. Ia juga menuding bahwa jika AS tidak segera mengambil alih, maka Rusia dan Tiongkok akan memanfaatkan ketidakmampuan Denmark dalam mempertahankan wilayah Arktik tersebut.
Perlawanan di Tengah Salju: “Greenland Tidak Untuk Dijual”
Sentimen di dalam negeri Greenland justru berbanding terbalik dengan keinginan Gedung Putih. Pada Sabtu (17/1/2026), ribuan warga di ibu kota Nuuk tumpah ke jalanan meskipun harus menerjang cuaca ekstrem. Di bawah rintik hujan dan suhu beku, massa berparade menuju Konsulat AS dengan membawa pesan tegas: “Greenland is not for sale“ (Greenland tidak untuk dijual).
Aksi serupa juga meledak di Kopenhagen dan beberapa kota besar lainnya di Kerajaan Denmark. Para demonstran menekankan bahwa hak penentuan nasib sendiri dan demokrasi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar oleh tekanan ekonomi maupun ancaman tarif.
Baca Juga
Kabar Baik: Raja Salman Tinggalkan Rumah Sakit di Usia 90 Tahun
Gugatan di Mahkamah Agung AS
Kebijakan tarif ini tidak berjalan mulus di dalam negeri AS sendiri. Trump menggunakan kewenangan darurat ekonomi berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977 untuk memberlakukan pajak impor tersebut. Namun, legalitas tindakan ini tengah digugat habis-habisan di Mahkamah Agung AS oleh ratusan perusahaan besar, termasuk Costco dan Goodyear, yang merasa dirugikan oleh biaya impor yang melonjak.
Mahkamah Agung dijadwalkan akan memberikan putusan penting dalam waktu dekat yang dapat menentukan apakah seorang Presiden memiliki kekuasaan mutlak untuk menggunakan tarif sebagai alat politik dalam sengketa wilayah.
Upaya Rekonsiliasi Kongres
Di tengah “badai” yang diciptakan oleh eksekutif, sebuah delegasi bipartisan dari Kongres AS yang dipimpin oleh Senator Chris Coons mencoba mendinginkan suasana di Kopenhagen. Coons secara terbuka menyatakan rasa hormatnya terhadap kedaulatan Denmark dan peran penting mereka dalam NATO.
“Saya berharap rakyat Kerajaan Denmark tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada rakyat Amerika,” ujar Coons dalam konferensi pers di Kopenhagen. Kehadiran delegasi ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa tidak semua elemen pemerintahan di Washington mendukung cara-cara koersif dalam berdiplomasi dengan sekutu lama.
Tabel: Daftar Negara Terdampak dan Jadwal Tarif
| Negara Terdampak | Tarif (1 Feb 2026) | Potensi Tarif (1 Juni 2026) | Alasan Retaliasi |
| Denmark | 10% | 25% | Penolakan penjualan wilayah |
| Inggris Raya | 10% | 25% | Kunjungan diplomatik ke Greenland |
| Belanda | 10% | 25% | Menentang akuisisi AS |
| Finlandia | 10% | 25% | Kerja sama militer dengan Denmark |
| Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman | 10% | 25% | Solidaritas Eropa & oposisi strategis |
Dunia kini menanti dengan cemas. Jika tarif ini benar-benar diterapkan secara penuh, stabilitas ekonomi global di tahun 2026 terancam terguncang, sementara aliansi keamanan Barat yang telah terbina sejak Perang Dunia II berada di ambang keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.