Minggu dini hari, 11 Januari 2026, menjadi malam yang mencekam bagi penduduk di wilayah ujung selatan Thailand. Dalam sebuah aksi yang tampaknya telah direncanakan dengan sangat matang, gelombang ledakan bom menghantam 11 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) secara hampir bersamaan. Serangan terkoordinasi ini tidak hanya menghanguskan fasilitas publik, tetapi juga mengirimkan pesan teror di tengah proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Insiden ini terjadi di tiga provinsi yang selama ini dikenal sebagai zona merah konflik: Narathiwat, Pattani, dan Yala. Dengan waktu kejadian yang hanya berselisih hitungan menit, otoritas keamanan kini berada dalam siaga satu untuk mengantisipasi serangan susulan.
Kronologi 40 Menit yang Menegangkan
Menurut laporan resmi dari militer Thailand, rangkaian ledakan dimulai sesaat setelah tengah malam. Dalam kurun waktu sekitar 40 menit, satu per satu SPBU di tiga provinsi tersebut dilaporkan meledak atau terbakar. Kecepatan dan persebaran serangan ini menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi dari para pelaku.
Gubernur Narathiwat, Boonchauy Homyamyen, menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan melibatkan sekelompok pria yang identitasnya masih misterius. “Mereka bergerak cepat. Sekelompok orang dalam jumlah yang belum bisa kami pastikan datang dan meledakkan bom yang merusak fasilitas pom bensin tersebut,” ungkapnya melalui kutipan dari AFP.
Dampak dari ledakan ini tidak hanya bersifat material. Meski tidak ada korban jiwa, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. Di Narathiwat, seorang anggota kepolisian menjadi korban saat mencoba mengamankan lokasi. Sementara itu, di Pattani, tiga orang lainnya—seorang petugas pemadam kebakaran dan dua karyawan SPBU yang tengah bertugas—harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena dampak ledakan. Beruntung, tim medis menyatakan bahwa luka yang dialami para korban tidak masuk kategori kritis.
Politik di Balik Mesiu: Sinyal untuk Pemilihan Lokal
Ada spekulasi kuat mengenai motif di balik serangan ini. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memberikan pernyataan yang menarik perhatian publik. Alih-alih langsung menunjuk kelompok separatis yang biasanya menjadi tersangka utama di wilayah selatan, ia melihat adanya kaitan erat dengan agenda politik domestik.
Peristiwa ini terjadi tepat pada hari pemilihan pejabat lokal di wilayah tersebut. PM Anutin menyatakan bahwa serangan ini lebih cenderung bersifat “pesan politik” ketimbang upaya pemberontakan murni. “Ini merupakan sinyal yang bertepatan dengan pemilihan. Fokusnya tampaknya bukan untuk melakukan pemberontakan berskala besar, melainkan untuk mengganggu stabilitas saat hari pencoblosan,” tuturnya kepada awak media.
Meskipun demikian, aparat keamanan tidak ingin berspekulasi terlalu jauh tanpa bukti konkret. Hingga saat ini, belum ada satu pun organisasi atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan sinkron tersebut.
Peningkatan Keamanan ke Level Maksimum
Menanggapi situasi darurat ini, Letnan Jenderal Narathip Phoynok, selaku Komandan Militer Wilayah Selatan, segera memerintahkan pengamanan ketat. Status keamanan kini ditingkatkan ke tingkat maksimum (Siaga I) di seluruh wilayah perbatasan dan pusat-pusat keramaian.
Langkah-langkah yang diambil meliputi:
- Pengetatan Pos Pemeriksaan: Setiap kendaraan yang melintas di jalan-jalan utama menuju perbatasan Malaysia diperiksa secara intensif.
- Patroli Wilayah: Penambahan personel militer di titik-titik vital seperti fasilitas energi, pasar, dan lokasi pemungutan suara.
- Investigasi Forensik: Tim penjinak bom (EOD) terus bekerja di 11 lokasi kejadian untuk mengumpulkan serpihan bahan peledak guna melacak asal-usul bom tersebut.
Latar Belakang Konflik Menahun di Selatan
Untuk memahami mengapa wilayah ini begitu rawan, kita perlu melihat sejarah panjang konflik di selatan Thailand. Provinsi Narathiwat, Pattani, dan Yala merupakan wilayah dengan latar belakang budaya, bahasa, dan agama yang mayoritas berbeda dari wilayah Thailand lainnya. Perbedaan identitas ini telah memicu gerakan separatis selama puluhan tahun.
Sejak konflik kembali memanas pada tahun 2004, tercatat lebih dari 7.000 orang telah kehilangan nyawa dalam perseteruan antara kelompok pemberontak dan pemerintah pusat di Bangkok. Meskipun berbagai upaya dialog perdamaian telah dilakukan, kekerasan sporadis seperti peledakan bom dan penembakan terhadap aparat keamanan masih menjadi realitas pahit yang harus dihadapi warga setempat.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Selain ancaman keamanan, serangan terhadap SPBU ini juga memberikan pukulan ekonomi bagi warga. Kerusakan yang disebut militer “cukup signifikan” di beberapa titik menyebabkan distribusi bahan bakar terganggu. Warga kini diliputi kecemasan untuk beraktivitas di luar rumah, terutama di malam hari.
Dunia internasional kini menyoroti bagaimana pemerintah Thailand akan menangani situasi ini tanpa memperkeruh suasana di wilayah selatan yang sudah sensitif. Tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini adalah menjamin keselamatan warga saat menyalurkan hak suara mereka, sekaligus memastikan bahwa aksi teror semacam ini tidak menjadi pola baru dalam setiap pesta demokrasi di Thailand.