JENEWA – Sebuah tinta emas kembali tertoreh dalam sejarah diplomasi Republik Indonesia di panggung dunia. Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sidharto Reza Suryodipuro, secara resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode tahun 2026. Penunjukan ini bukan sekadar rotasi kepemimpinan biasa, melainkan sebuah pengakuan global terhadap kematangan politik luar negeri Indonesia.
Diumumkan secara resmi melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Kamis (8/1/2026), Sidharto yang dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik (APG) akan memegang kendali lembaga kemanusiaan tertinggi dunia ini hingga 31 Desember 2026.
Sosok di Balik Kemudi: Diplomat Bertangan Dingin
Terpilihnya pria yang akrab disapa “Arto” ini dipandang sebagai langkah strategis bagi PBB. Sidharto bukanlah nama baru di dunia internasional. Sebagai diplomat karier senior di Kementerian Luar Negeri RI, rekam jejaknya mencerminkan penguasaan isu yang sangat mendalam, mulai dari keamanan regional hingga ekonomi global.
Sebelum menginjakkan kaki di Jenewa sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI pada November 2025, Sidharto adalah arsitek penting di balik suksesnya Keketuaan (Presidensi) Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, ia dikenal sebagai negosiator ulung yang mampu menjembatani perbedaan tajam di antara negara-negara Asia Tenggara.
Pengalaman internasionalnya pun sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk India, Wakil Kepala Misi di Washington DC (Amerika Serikat), serta penugasan di pusat-pusat kebijakan dunia seperti New York dan Canberra. Kombinasi antara pemahaman isu bilateral dan multilateral inilah yang menjadikannya figur ideal untuk menakhodai Dewan HAM PBB yang sering kali penuh dengan gesekan kepentingan politik.
Makna Historis Dua Dekade Dewan HAM
Kepemimpinan Sidharto memiliki beban moral dan sejarah yang signifikan. Ia akan memimpin Dewan HAM PBB selama siklus ke-20, tepat dua puluh tahun setelah badan ini didirikan pada tahun 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB yang lama.
Dalam pidato perdananya, Sidharto menekankan pentingnya refleksi diri bagi organisasi tersebut. Ia mengajak 47 negara anggota untuk menjadikan perjalanan dua dekade ini sebagai kompas untuk menentukan arah kebijakan masa depan di tengah dunia yang kian terpolarisasi.
Baca Juga:
Ambisi Terbesar Abad Ini: Donald Trump, Greenland, dan Ketegangan di Arktik
“Sejak pembentukan Dewan, terlepas dari perbedaan pandangan, negara-negara anggota telah mampu mengesampingkan perbedaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas janji Dewan untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia,” tegas Sidharto di hadapan sidang.
Ia juga menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menjaga integritas, obyektivitas, dan non-selektivitas. Sidharto berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, Dewan HAM akan memperlakukan semua hak secara adil dan setara—termasuk memperjuangkan hak atas pembangunan yang selama ini sering dikesampingkan oleh negara-negara maju.
Kabinet Lintas Benua: Tim Pendukung Sidharto
Dalam menjalankan mandat yang berat ini, Sidharto akan didampingi oleh barisan diplomat kelas dunia yang mewakili berbagai blok wilayah. Tim ini terdiri dari:
- Marcelo Vazquez Bermudez (Ekuador) sebagai Wakil Presiden.
- Tsegab Kebebew Daka (Ethiopia) mewakili blok Afrika.
- Riia Salsa-Audiffren (Estonia) mewakili Eropa Timur.
- Marcos Gomez Martinez (Spanyol) mewakili Eropa Barat dan negara lainnya.
Kolaborasi lintas benua ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait isu-isu sensitif di wilayah konflik.
Menghadapi Tantangan: Krisis Likuiditas PBB
Meski rencana program kerja tiga tahun (2026-2028) telah disepakati, jalan yang ditempuh Sidharto tidak akan mulus. PBB saat ini tengah dihantam krisis likuiditas dan keuangan global yang cukup parah. Anggaran yang terbatas memaksa beberapa kegiatan Dewan HAM PBB tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau bahkan ditunda.
Sidharto dituntut untuk melakukan inovasi manajemen dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pemantauan HAM di berbagai belahan dunia. Kemampuannya dalam mengelola sumber daya terbatas akan diuji pertama kali dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan memimpin sidang sesi ke-51 Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal (UPR) yang akan berlangsung pada 19-30 Januari 2026.
Mekanisme UPR ini adalah proses krusial di mana setiap negara anggota PBB secara berkala ditinjau catatan HAM-nya. Sidharto harus memastikan bahwa proses ini tetap berjalan transparan dan jujur, meski di bawah bayang-bayang krisis anggaran.
Terpilihnya Sidharto Reza Suryodipuro adalah bukti bahwa Indonesia bukan hanya penonton dalam isu kemanusiaan global, melainkan pemain kunci yang dipercaya sebagai penengah. Di bawah kepemimpinan Indonesia, dunia berharap Dewan HAM PBB tidak hanya menjadi panggung untuk saling menyalahkan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk membawa perubahan nyata bagi mereka yang tertindas.
Dari Jenewa, suara Indonesia kini menjadi penentu arah perlindungan manusia sejagat. Masyarakat internasional kini menanti, bagaimana “Diplomasi Jalan Tengah” yang menjadi ciri khas Indonesia mampu menavigasi Dewan HAM PBB keluar dari badai krisis keuangan dan konflik kepentingan di tahun 2026 ini.