Geopolitik dunia kembali dikejutkan oleh manuver berani dari Washington. Dalam sebuah pengarahan tertutup yang berlangsung pada Senin (5/1/2026), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan pesan yang cukup mencengangkan kepada para anggota parlemen di Komisi Angkatan Bersenjata dan Kebijakan Luar Negeri: Presiden Donald Trump lebih memilih untuk membeli Greenland daripada melakukan pendekatan militer atau “invasi”.
Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat setelah serangkaian retorika agresif dari Gedung Putih dan ajudan senior Stephen Miller. Trump, yang membangun kariernya sebagai pengembang properti papan atas di New York, tampaknya melihat pulau terbesar di dunia itu bukan sekadar wilayah berdaulat, melainkan aset strategis yang bisa “diakuisisi”.
Naluri Pengembang di Panggung Diplomasi
Ketertarikan Trump terhadap Greenland bukanlah barang baru. Sejak masa jabatan pertamanya, ia telah berulang kali melontarkan ide untuk membeli wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark tersebut. Namun, pada tahun 2026 ini, ambisi tersebut tampaknya telah bergeser dari sekadar wacana menjadi instruksi formal. Trump dilaporkan telah memerintahkan para ajudannya untuk menyusun rencana yang diperbarui terkait pengambilalihan wilayah tersebut.
Pendekatan Trump yang transaksional ini mencerminkan latar belakangnya dan orang-orang di sekelilingnya. Diplomat utamanya, Steve Witkoff, juga memiliki latar belakang sebagai pengembang properti. Bagi tim ini, Greenland—dengan kekayaan mineral yang melimpah dan posisi strategis di Arktik—adalah “lahan tidur” yang memiliki nilai investasi tak terhingga bagi keamanan nasional AS.
Baca Juga:
Mengapa Malaysia Harus Berbenah dari Meja Imigrasi hingga Dermaga Semporna?
Reaksi Keras Kopenhagen dan “Perisai” NATO
Meski Marco Rubio mencoba meredakan kekhawatiran dengan menekankan jalur “pembelian” ketimbang “invasi”, Denmark tetap meradang. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, tidak berdiri sendirian dalam menghadapi tekanan dari Washington.
Pada Selasa (7/1/2026), sebuah solidaritas langka muncul dari jantung Eropa. Para pemimpin dari enam negara besar NATO—Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia—mengeluarkan pernyataan bersama yang sangat tegas. Mereka menolak mentah-mentah ide penjualan Greenland dan mengingatkan AS tentang prinsip dasar hubungan internasional.
“Keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, dengan menjunjung tinggi kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
Pesan yang dikirimkan para sekutu dekat AS ini jelas: kedaulatan sebuah negara tidak bisa dibeli dengan uang, berapapun jumlah nol di belakangnya. Mereka menekankan bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland, dan hanya Denmark serta rakyat wilayah otonom tersebut yang berhak menentukan masa depan mereka.
Mengapa Greenland Begitu Menggoda?
Pertanyaan besarnya adalah: mengapa Trump begitu terobsesi dengan wilayah yang berpenduduk jarang dan sebagian besar tertutup es ini?
- Persaingan di Arktik: Seiring mencairnya es di kutub utara akibat perubahan iklim, jalur pelayaran baru terbuka. Greenland menjadi gerbang utama untuk mengendalikan jalur logistik global di masa depan.
- Kekayaan Sumber Daya Alam: Di bawah lapisan es Greenland tersimpan cadangan besar mineral langka (rare earth elements), minyak, dan gas yang sangat dibutuhkan untuk teknologi modern dan kemandirian energi.
- Keamanan Nasional: Letak Greenland sangat krusial untuk sistem peringatan dini rudal balistik. Penguasaan penuh atas wilayah ini akan memperkuat dominasi militer AS dalam menghadapi ancaman dari Rusia dan China di wilayah Utara.
Venezuela sebagai “Pengalih Perhatian”?
Menariknya, pengarahan yang dilakukan Marco Rubio awalnya difokuskan pada krisis di Venezuela. Namun, kecemasan para anggota parlemen justru tertuju pada Greenland. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak pernyataan agresif pemerintah AS terhadap stabilitas aliansi Barat. Stephen Miller, salah satu arsitek kebijakan Trump, dikabarkan menjadi sosok yang paling vokal mendorong narasi “Greenland adalah masa depan Amerika”.
Namun, langkah ini berisiko menciptakan keretakan permanen di dalam tubuh NATO. Jika AS terus menekan Denmark, aliansi pertahanan terbesar di dunia itu bisa menghadapi krisis kepercayaan yang mendalam, terutama jika negara-negara Eropa mulai merasa kedaulatan mereka terancam oleh ambisi “real estate” Washington.
Masa Depan yang Penuh Ketidakpastian
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan detail mengenai bagaimana “pembelian” itu akan dilakukan atau berapa harga yang ditawarkan. Denmark sendiri telah berkali-kali menyatakan bahwa Greenland “tidak untuk dijual”.
Bagi rakyat Greenland, drama ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, perhatian internasional membawa peluang investasi; di sisi lain, mereka merasa dijadikan komoditas dalam permainan catur antara kekuatan besar.
Ambisi Trump atas Greenland akan menjadi ujian terbesar bagi diplomasi transatlantik di tahun 2026. Apakah diplomasi “beli-membeli” ala pengembang properti New York akan berhasil melunakkan Kopenhagen, atau justru menjadi pemicu keretakan hubungan AS dengan sekutu terdekatnya di Eropa? Hanya waktu yang akan menjawab.