Menanggapi skeptisisme publik dan tuntutan reformasi dari elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah tegas. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa lembaga legislatif ini berkomitmen memperkuat transparansi dan mendorong partisipasi publik yang nyata dalam seluruh proses legislasi dan kebijakan.
Mengapa Ini Momen Penting?
Aksi demonstrasi yang digerakkan oleh tuntutan “17+8” menggemakan suara rakyat yang menuntut DPR tak lagi menjadi lembaga elit tertutup. Sembilan dari 17 tuntutan jangka pendek antara lain mendesak penghentian fasilitas berlebihan dan keterbukaan anggaran DPR, sedangkan delapan tuntutan jangka panjang memanggil reformasi sistemik terhadap lembaga legislatif seperti audit independen, penghapusan tunjangan seumur hidup, dan pengukuran kinerja berbasis indikator nyata.
Menjawab hal ini, Sufmi Dasco mengatakan melalui konferensi pers bahwa publik akan mendapatkan akses penuh terhadap hasil evaluasi tunjangan dan fasilitas anggota DPR, yang akan dilampirkan dan dibagikan ke media.
Ketua DPR, Puan Maharani, sebelumnya telah memimpin reformasi internal dan menyatakan bahwa DPR akan lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa tunjangan anggota sudah dihentikan, dan sejumlah dokumen serta laporan kegiatan DPR kini bisa diakses publik secara daring.
Langkah ini juga mendapat respons positif dari masyarakat dan akademisi. Misalnya, seorang akademisi dari UGM mengusulkan penggunaan social audit sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kinerja DPR, serta soal keterbukaan proses legislasi seperti penyiaran langsung sidang parlemen dan akses dokumen kebijakan.
nisiatif Praktis yang Sedang Berdijalankan
- Evaluasi menyeluruh terhadap semua pos tunjangan dan fasilitas DPR—dari listrik, pulsa, komunikasi hingga transportasi.
- Moratorium perjalanan dinas luar negeri kecuali untuk pertemuan kenegaraan.
- Publikasi keterbukaan data melalui situs resmi DPR—hasil rapat, agenda, bahkan rekaman deliberasi akan tersedia untuk publik.
- Dialog dengan mahasiswa dan aktivis sebagai bukti keterbukaan untuk mendengar secara langsung aspirasi publik.
- Rencana membentuk tim audit investigatif atas kebijakan dan tunjangan yang menjadi kontroversi.
Lembaga Think Tank seperti CSIS menilai kebijakan ini penting namun menyadari bahwa kunci keberhasilan reformasi bukan hanya dalam deklarasi, melainkan implementasi nyata. Perlu indikator keberhasilan seperti transparansi legislatif, kualitas regulasi, dan pengaruh positif terhadap publik.
Lembaga Think Tank seperti CSIS menilai kebijakan ini penting namun menyadari bahwa kunci keberhasilan reformasi bukan hanya dalam deklarasi, melainkan implementasi nyata. Perlu indikator keberhasilan seperti transparansi legislatif, kualitas regulasi, dan pengaruh positif terhadap publik.
Kini, DPR berdiri di persimpangan penting. Reformasi yang dituntut bukan sekadar pemangkasan fasilitas; tapi juga transformasi kultur kerja dan etika legislatif. Jika DPR mampu mewujudkan transparansi nyata—dengan media publikasi terbuka, partisipasi aktif masyarakat, dan audit independen—maka institusi yang dulu dipandang sebagai elit bisa kembali menjadi representasi rakyat yang otentik.
