Jakarta, 1 September 2025 – Presiden (Prabowo Subianto) menegaskan bahwa pihak kepolisian tak akan ditoleransi bila terbukti melakukan pelanggaran saat mengamankan unjuk rasa. Dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, dia menyampaikan sikap tegas pemerintah: “Polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru… kalau ada kesalahan, akan ditindak.”
Respons Tegas Presiden soal “Kekhilafan” Aparat
Prabowo tak menampik adanya situasi ekstrem dalam penanganan aksi massa. Ia menyebut, “Namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang membuat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa (menjadi) korban.”
Pernyataan tersebut mencerminkan usaha Presiden untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang justru menjadi korban dalam aksi tersebut.
Memberi Penghargaan kepada Petugas Berkorban
Lebih dari itu, Prabowo juga menyempatkan diri menyambangi aparat yang terluka saat menjalankan tugas. Ia menyebut ada 43 anggota Polri yang cedera—sebagian besar telah dipulangkan—sementara 17 orang masih dirawat di RS Polri, termasuk 14 anggota dan 3 masyarakat sipil. Beberapa di antaranya menjalani operasi, bahkan ada kasus ginjal yang rusak akibat diinjak massa, hingga memerlukan cuci darah dan transplantasi ginjal.
Sebagai bentuk apresiasi, Presiden memerintahkan pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat, pendidikan lanjutan, hingga fasilitas bagi keluarga para korban. “Saya ucapkan terima kasih atas nama negara… saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” ujarnya.
Terkait Kasus Affan Kurniawan: Proses Investigatif Terus Berjalan
Kasus tewasnya driver ojek online Affan Kurniawan (21), yang terlindas rantis Brimob saat aksi unjuk rasa pada 28 Agustus, menjadi sorotan nasional. Kepala Biro Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, menyampaikan bahwa tujuh anggota Brimob telah diperiksa atas insiden tersebut. Mereka diperiksa berdasarkan analisis mendalam dari video, visum, saksi, dan bukti dokumenter lainnya.
Hasil investigasi Propam mengklasifikasikan tindakan anggota tersebut ke dalam dua kategori: pelanggaran berat—mengingat ada yang duduk di depan mobil dan menyetir dalam insiden—dan pelanggaran sedang, bagi personel lain yang menjadi penumpang. Pelanggaran berat bisa berujung pada pemecatan tidak hormat, sementara pelanggaran sedang akan dibawa ke sidang komisi kode etik Polri.
Isu Kekerasan, Penjarahan, dan Ancaman “Makar”
Di tengah situasi yang memanas, Presiden juga memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas perusuh—termasuk pelaku penjarahan fasilitas publik dan rumah pejabat. “Aksi unjuk rasa… berubah menjadi ricuh dan anarkis, berujung pada penjarahan sejumlah rumah anggota DPR RI… Saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya,” ujarnya dalam pesan resmi.
Langkah ini sejalan dengan instruksi sebelumnya untuk melindungi fasilitas publik dan menangani aksi vandalisme secara profesional. Irjen Sandi Nugroho memastikan bahwa langkah yang diambil Polri dan TNI bersifat terukur, sesuai SOP dan hukum yang berlaku.
Redam Ketegangan, Pemulihan Indonesia Dimulai
Konflik tidak hanya menciptakan duka dan luka fisik, tapi juga psikologis dan ekonomi. Sehari sebelumnya, berbagai organisasi, termasuk Aliansi Perempuan Indonesia dan kelompok mahasiswa, memilih menunda aksi di Jakarta demi menghindari eskalasi situasi.
Selain itu, pemerintah pun mengambil langkah kebijakan—termasuk memotong tunjangan DPR dan menghentikan kunjungan kerja luar negeri agar menjadi sinyal meredanya krisis politik.
Ringkasan Inti:
| Poin Penting | Penjelasan |
|---|---|
| Pelanggaran Aparat | Prabowo perintahkan investigasi transparan, tindak tegas jika terbukti keliru. |
| Perhatian terhadap Petugas | Responsif terhadap korban aparat, berikan penghargaan, rehabilitasi. |
| Kasus Affan Kurniawan | Investigasi berjalan, 7 anggota Brimob diperiksa. Kategori pelanggaran disusun. |
| Kerusuhan & Pengamanan | Instruksi tegas atas penjarahan, kerusuhan; Polri/TNI profesional dan terukur. |
| Dampak Sosial & Ekonomi | Aksi ditunda beberapa kelompok, pemerintah koreksi kebijakan demi stabilitas. |
